Jumat, 22 Juni 2018
Breaking News
Jumat, 22 Juni 2018
p4

Perang Sunggal : Mempertahankan Hak Ulayat dan Perjuangan Lintas Etno-Relijius

Perang Sunggal : Mempertahankan Hak Ulayat dan Perjuangan Lintas Etno-Relijius

 

Iklan

Oleh :

 

Arafah Pramasto,S.Pd., Nofta Recha Putra,S.Pd., dan Sapta Anugrah Ginting,S.Pd.

 

  1. Pendahuluan

Menilik perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Belanda sebagai kekuatan kolonial dengan kuasa terlama, datang ke Indonesia dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena tanahnya yang sangat subur untuk di tanami rempah-rempah dan tanaman lainnya seperti tembakau. Melihat keuntungan besar yang sejalan dengan nafsu imperialisme mereka, setelah beberapa waktu menduduki beberapa wilayah yang ada di Nusantara, maka pihak Belanda berinisiatif untuk memperluas tanah kekuasaannya secara paksa di wilayah kepulauan ini.

“Kuasa” dalam definisi sesuai latar historis ini bisa diartikan sebagai usaha kolonialis Belanda dalam menguasai tanah air penduduk lokal dan bagaimana pula pribumi melakukan perlindungan terhadap daerah kekuasaannya dengan berbagai bentuk perlawanan atas usaha-usaha Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya. Reaksi yang timbul dari perlawanan tersebut juga memiliki nilai heroisme, apalagi jika harus mengkaji kesediaan dalam mengorbankan nyawa demi independensi otoritas maupun identitas lokal terhadap perluasan hegemoni Belanda.

Mungkin agak sedikit kurang disadari oleh masyarakat masa kini tentang dikotomi antagonistik sebagai stigma dalam polemik “Pribumi” dan “Non-Pribumi” (utamanya menyangkut masyarakat Tionghoa-Pen) yang justru lahir dari tendensi retorika penjajahan. Dengan alasan “kekhawatiran atas meluasnya pengaruh aktivitas perdagangan Inggris melalui pedagang-pedagang Cina di Nusantara”, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memandang adanya urgensi eksploitasi kekayaan alam di luar Jawa, khususnya di Sumatera Timur. Pemerintah kolonial berusaha mengalihkan perhatian massa dengan menyudutkan Inggris ataupun para pedagang Tionghoa, padahal ambisi penaklukan terhadap wilayah itu yang kemudian disusul dengan munculnya industri perkebunan dengan segala aspek yang menjadi dampaknya, justru dirintis sendiri oleh pihak Belanda.

Perjuangan rakyat Sunggal bisa digolongkan sebagai usaha mempertahankan tanah tumpah darahnya dari penguasaan cengkeraman penjajahan Belanda. Wilayah Sunggal (Serbanyaman) yang sangat subur ketika itu ingin dikuasai oleh perusahaan perkebunan Belanda untuk ditanami tembakau. Dari usaha penguasaan tanpa seizin raja dan rakyat Sunggal itulah maka timbul peperangan. Perang Sunggal adalah salah satu perang terbesar, pemerintah Hindia Belanda sampai harus mengeluarkan ‘Medali Khusus’ untuk menghargai jajaran militernya dalam pertempuran itu.

 

  1. Kondisi Geografis Deli

Kesultanan Deli terletak kira-kira 4o39’ sampai 4o57’ LU dan 98o25’ sampai 98o47’ BT, terbentang diantara Sungai Labuhan Dalam di utara perbatasan Langkat dan Sungai Pematang Oni di selatan perbatasan Serdang. Wilayah deli sekarang termasuk kabuapten deli-serdang, bagian dari sumatara utara. Batas-batas daerah kekuasaan deli ini baru ditetapkan pada tahun 1876. Hal ini disebabkan sering terjadinya konflik dan bahkan menimbulkan peperangan diantara sesama kesultanan di Sumatra Timur terutama dalam mendapatkan daerah untuk monopoli perdagangan dan tempat strategis dekat pelabuhan. Selain itu daerah pedalaman deli yang dikenal dengan dusun-dusun didiami oleh penduduk Karo  dan mereka masih tunduk kepada Raja mereka (Sibayak) ditanah asal di pegunungan sebelah utara Danau Toba.

Teuku Lukman Sinar dalam buku Sari Sejarah Serdang (1971) menyebutkan bahwa dalam silsilah kesultanan Deli didapati nama ‘Gocah Pahlawan’. Ia dianggap sebagai tokoh yang menurunkan para sultan yang memerintah di Kesultanan Deli. Dipercaya bahwa ia berasal dari keturunan Raja India yang terdampar di Pantai Pasai Aceh. Oleh karena keberaniannya, ia kemudian diangkat sebagai panglima Sultan Aceh. Sebelum Gocah Pahlawan berkuasa di Deli sebagai wakil imperium Aceh, di wilayah ini telah berdiri empat wilayah kekuasaaan yang sekaligus menjadi wilayah hukum suku Karo. Mengutip dari pendapat Ratna (1992) dalam majalah Masyarakat Indonesia, aslinya wilayah suku Karo berada di Dataran Tinggi Karo. Penyebaran mereka ke daerah rendah (dusun) terjadi sekitar abad ke-16. Biasanya mereka datang berombongan, menyebar secara berkelompok dalam ikatan marga atau submarga tertentu. Penyebaran mereka juga sampai ke kawasan pesisir, berbaur dengan suku Melayu dan sebagian diantara mereka biasanya menjadi “Melayu” dengan memeluk Islam.

Orang-orang Karo itu hidup dalam kesatuan administratif lokal yang disebut Urung yakni kumpulan kampung yang mempunyai hubungan federatif. Istilah Urung lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Karo Gunung. Urung-urung yang ada kala itu adalah Senembah, Sepuluh Dua Kuta, Sukapiring, dan Serbanyaman atau yang lebih dikenal sebagai ‘Sunggal’. Masing-masing wilayah urung ini diperintah oleh seorang datuk yang disebut Datuk Urung. Berkuasanya keempat datuk ini atas daerah-daerah tersebut erat kaitannya dengan asal mula berdirinya daerah-daerah tersebut. Diantara keempatnya, Urung Sunggal adalah urung yang terkuat dan terbesar wilayahnya yang membentang hingga pesisir. Oleh karena itu, untuk memperkokoh kekuasaannya, Gocah Pahlawan menikahi adik Datuk Sunggal (Datuk Hitam) yang bernama Nang Baluan pada tahun 1623.

 

  1. Latar Belakang Terjadinya Perang Sunggal

Hadirnya kekuasaan Belanda di Deli, tidak terlepas dari Traktat Siak (1858) yang salah satu isinya menyebutkan pengakuan Siak beserta jajahannya, yang membentang dari Siak hingga Sungai Tamiang, untuk tunduk kepada Belanda. Isi lainnya memuat pengakuan sepihak Siak sebagai “Yang Dipertuan” diantara kerajaan-kerajaan lain di Sumatera Timur mendapat protes dari Deli khususnya yang pada waktu itu masih mengakui Aceh sebagai “Yang Dipertuan”. Ketika Belanda berhasil memaksa Sultan Deli menandatangani perjanjian tunduk itu, Sultan Deli mendapat protes dari Aceh dan Datuk-datuk Urung Deli. Secara politik, perjanjian itu membuka peluang pemerintah Belanda untuk memantapkan kekuasaannya di wilayah-wilayah Sumatera Timur. Sedangkan dari sisi ekonomi ikut menjadi tonggak penting bagi sejarah perkebunan asing di Deli.

  1. J. Nienhuys adalah Pengusaha asing pertama yang datang ke Pantai Timur Sumatera tepatnya ke Deli pada 1863. J. Nienhuys merupakan pionir pertama bagi pengusaha-pengusaha asing yang kemudian datang ke Pantai Timur Nienhuys berhasil memperoleh tanah konsesi dari Sultan Deli selama 99 tahun. Nienhuys memulai penanaman tembakau di Deli (1863) setelah perjanjian Siak ditandatangani. Deli menjadi wilayah pertama usaha perkebunan yang dijalankan oleh Nienhuys yang mendapat konsesi tanah seluas 4.000 bahu di dekat Sungai Deli dari Sultan Deli, Sultan Mahmud Perkasa Alam. Awalnya usaha Nienhuys belum membuahkan hasil yang memuaskan, terutama oleh faktor sulitnya memperoleh tenaga kerja.

Akan tetapi pada 1865 usahanya mulai memperlihatkan hasil yang baik dengan meningkatnya hasil panen tembakau. Keberhasilan ini mendorong Nienhuys untuk mendapatkan lagi konsesi tanah dari Sultan Deli. Sultan Deli mengizinkannya menggunakan tanah di kampung Klupang seluas 2.000 bahu. Pada 1868, Nienhuys memperoleh lagi konsesi tanah dari Sultan Deli, yaitu tanah yang terletak antara Sungai Deli dan Percut hingga Deli Tua. Perluasan tanah perkebunan yang terus-menerus ini tidak hanya diperuntukkan bagi tanaman tembakau, tapi juga untuk tanaman ekspor lainnya seperti kelapa, pala, karet, kopi, lada, yang dikelola oleh penguasa Eropa lainnya. Pada 1871 telah terdapat perkebunan-perkebunan besar di Deli, diantaranya Enterprice, Arendsburg, Polonia, Amplas, Tanjung Morawa dan Perseverance.

Keberhasilan usaha perkebunan ini tidak hanya memberi keuntungan kepada para pengelola perkebunan, tetapi juga pada Sultan Deli. Ada sebuah pola interaksi yang kurang baik dalam perolehan konsesi tanah untuk bisa disewa oleh para pengusaha perkebunan dari sang sultan penguasa Deli. Agar bisa memperoleh sewa tanah yang serendah-rendahnya para pengusaha kebun tidak segan-segan memberi “upeti” dalam bentuk sejumlah besar uang atau barang pada setiap kali konsesi kepada Sultan. Cara-cara gratifikasi ini mungkin saja menyenangkan hati pengusaha dan penguasa lokal, dalam hal ini adalah sultan Deli, namun tentu saja dampak utama bisa lebih terasa pada tatanan kekuasaan yang ada di bawah maupun bagi rakyat umum.

Pengaruh kebijakan tersebut selanjutnya terasa pula ke Urung Sunggal (Serbanyaman). Konsesi tanah pada para investor asing ikut merambah ke wilayahnya, hal itu membuat Datuk Sunggal merasa dirugikan. Sultan dianggap telah melanggar aturan tentang tanah ulayat dalam masyarakat Karo. Secara umum, hak ulayat adalah kewenangan milik masyarakat dan diatur secara adat yang membolehkan mereka mengambil manfaat sumber daya alam –  utamanya tanah – bagi kelangsungan hidupnya. Secara hukum adat, tanah-tanah itu merupakan tanah milik kesatuan masyarakat sehingga pengambilalihan perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Datuk Urung atau penghulu kampung. Disamping itu Sultan Deli cenderung memberi kebebasan kepada para Investor untuk menentukan sendiri tanah-tanah yang diperlukan mereka sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil alih tanah-tanah subur sampai ke perkampungan penduduk. Akibatnya, tanah-tanah di perkampungan dan tanah-tanah yang diperuntukkan bagi perluasan kampung kerap terpakai.

Dalam buku Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947, karangan Karl J. Pelzer (1985) diungkapkan sebab-sebab terjadinya reaksi ketidakpuasan orang-orang Suku Karo yang merasa telah dilanggar tanah adatnya. Dari sejak awal melakukan usaha membuka perkebunan, para investor beranggapan bahwa tanah-tanah itu milik Sultan Deli, sehingga mereka merasa tidak memiliki permasalahan yang akan berdampak secara kultural. Demikian halnya juga dengan Sultan Deli, ia menganggap semua tanah wilayah kekuasaannya adalah hak miliknya, sehingga dapat diberikan atau disewakan kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya.

 

  1. Jalannya Perang Sunggal

Menjelang akhir tahun 1871, rapat-rapat rahasia sering dilakukan di Sunggal. Hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan mereka itu, antara lain mengenai posisi mereka di wilayah Kesultanan Deli dan daerah Urung yang dirasakan semakin merosot dan mengenai hak-hak mereka atas konsesi tanah yang dimonopoli oleh Sultan Deli. Salah seorang tokohnya bernama Datuk Badiuzzaman Surbakti. Ia bernama lengkap Datuk Sri Diraja Badiuzzaman Sri  Indera Pahlawan Surbakti lahir di Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, pada tahun 1845. Ia merupakan seorang putera dari hasil perkawinan antara Raja Sunggal pada masa itu yakni Datuk Abdullah Ahmad Sri Indera Pahlawan Surbakti dengan seorang perempuan yang bernama Tengku Kemala Inasun Bahorok. Datuk Badiuzzaman merupakan putera terbaik pada masa  Kerajaan Sunggal (Serbanyaman), ia merupakan keturunan ke-11 dari  pemerintahan Tradisional Sunggal. Pertemuan itu kelak dapat dilihat sebagai sesuatu yang membuat pertempuran ini unik. Di dalamnya didapati gabungan perlawanan dari berbagai komponen anak bangsa, mulai dari suku Karo, Melayu, Batak, Gayo, dan Aceh. Mereka semua bersepakat untuk melawan ekspansi Belanda.

Perlawanan Sunggal dilakukan rakyat dengan bergerilya sambil membakar bangsal-bangsal tembakau di atas tanah rakyat yang dikuasai oleh Belanda. Dalam perang ini, Datuk Badiuzzaman Surbakti terlihat taktis dalam melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda, ia memecahbelah konsentrasi taktik penyerangan yang dilakukan Belanda, meskipun para pejuang hanya memiliki senjata yang sederhana seperti pedang, tombak, senapan locok melawan musuh yang dipersenjatai dengan senjata yang lebih canggih, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat juang para pahlwanan untuk tetap maju dan perang demi perang alhasil sering dimenangkan oleh para pejuang dengan tidak sedikit mengorbankan nyawa para pejuang yang ikut  didalam medan perang. Belum selesai menghadapi kekuatan perlawanan rakyat Sunggal, Belanda kian kewalahan saat seorang tokoh dari Batukarang, sekarang berada di Kabupaten Karo yang bernama Kiras Bangun ikut menyambut perlawanan yang terjadi di Sunggal.

Kiras Bangun dilahirkan pada tahun 1852, ia adalah tokoh adat yang berkharisma dan dikenal sangat tekun menuntut ilmu. Meski tidak pernah bersekolah secara formal yang kala itu belum dikenal, tatkala ia berkunjung ke Binjai maka Kiras menyempatkan diri belajar bahasa Melayu dan akhirnya mampu baca-tulis huruf latin. Walaupun hanya sebagai kepala kampung, kemenonjolan Kiras Bangun ditunjukkan dengan keahliannya sebagai juru damai. Ia menggalang kerjasama antar desa dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memelihara adat serta norma-budaya dan juga dengan mengadakan runggu (musyawarah) antar-marga dan antar-kampung. Persengketaan antar-marga, antar-kampung di Tanah Karo kerap meminta peran dari Kiras Bangun yang juga dijuluki Garamata / “Bermata Merah”. Tak hanya itu, iapun pernah mendamaikan sengketa antara orang Karo dan suku lain, seperti antara Penghulu Mardinding dan Panglima Hasan dari Aceh. Seorang tokoh yang amat peduli dengan masyarakat sekitar seperti Kiras Bangun “Garamata” tentu tidak tinggal diam ketika rakyat lokal melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Beberapa kali Garamata mengirimkan pasukan ke Langkat untuk membantu masyarakat setempat melawan Belanda.

Akibatnya, pihak Belanda yang sering kewalahan melawan para pejuang dan sering meminta bantuan pasukan dari pusat yang berada di Jawa ketika itu. Bantuan pertama, tibanya Korps Ekspedisi Militer Belanda yang ke-1. Untuk  menghadapi keadaan darurat maka Korps Ekspedisi Militer Belanda yang ke-1 ini segera dibentuk secara tergesa-gesa dengan gabungan Angkatan Darat dan Korps Marinir Angkatan Laut dari kapal-kapal perang Banka dan Den Briel. Panglima Korps Ekspedisi I ini adalah Kapten W. Koops dan langsung menuju Ke Sunggal pada tanggal 15 Mei 1872. Bantuan Korps Ekspedisi Militer Belanda yang ke-2, hal inipun tidak banyak memberikan bantuan terhadap pasukan Belanda dalam peperangan. Sedangkan ekspedisi yang terakhir ialah dengan tibanya Korps Ekspedisi Militer Belanda yang ke-3. Panglima Angkatan Darat Hindia Belanda menganggap bahwa pimpinan Letnan Kolonel Von Hombracht tidak becus untuk mengatasi situasi di Deli,karena tidak ada kemajuan apa-apa yang berarti yang dapat dicapainya. Pada tanggal 24 September tibalah di Deli kapal perang Willem III membawa anggota anggota pasukan baru Belanda dalam Ekspedisi Militer ke-3 yang dipimpin oleh Mayor N. W. C. Stuwe.

Di bawah pimpinan Datuk Sunggal Badiuzzaman Surbakti dan adiknya yang bernama Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti, rapat-rapat rahasia dengan pemuka  rakyat sering diadakan untuk merencanakan strategi perang melawan pasukan Belanda, ia membentuk badan perjuangan untuk memobilisasi rakyat pribumi melawan pasukan Belanda yang terorganisir yang terletak di Desa Gajah. Badan perjuangan ini dipimpin oleh Datuk Kecil Surbakti yang merupakan pamannya dan Datuk Jalil Surbakti dengan panglima perangnya Datuk Sulong Barat Surbakti, Datuk Alang Surbakti dibantu dengan Nabung Surbakti serta panglima dari Aceh yaitu Nyak Makam.

Keadaan di Deli sendiri ketika itu sedang gawat karena bahaya kelaparan mengancam yang disebabkan kaum tani turut bersimpati tidak  menjual beras kepada Belanda. Sehingga Belanda terpaksa mengimpor beras secara besar-besaran dari Rangoon, Birma. Di samping itu perlawanan terus terjadi dimana-mana yang dipimpin oleh Sri Diraja dengan bergerilya dan membakar bangsal-bangsal tembakau milik Belanda. Karena perlawanan yang dipimpin oleh Datuk Badiuzzaman ini sulit dipadamkan oleh Belanda, maka Belanda secara licik menipu beliau dalam sebuah perundingan damai, beliau tiba-tiba ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1895 dan kemudian beliau bersama adiknya Datuk Alang Muhammad Bahar Surbakti dibuang ke tanah Jawa seumur hidup. Usainya Perang Sunggal tidak berarti bahwa pergolakan di tanah Sumatera Timur berhenti. Perlawanan di bawah Garamata (Kiras Bangun) masih berjalan yang berujung pada perang perlawanannya di Tanah Karo dari 1905-1909.

 

  1. Kesimpulan

Meskipun perang ini oleh pihak Belanda di sebut “Perang Batak “ karena  pertempuran yang sering terjadi berada di wilayah pegunungan yang didiami suku Batak Karo , namun perang ini bersifat nasionalistis dan memiliki dengan beberapa ciri khasnya. Pertama, tidak berunsur keagamaan, di sini suku Melayu Islam yang bersatu dengan suku Batak Karo saat itu lebih banyak masih memeluk agama asli mereka yakni Pemena. Meskipun banyak tokoh Karo-Muslim yang muncul sebagai pemimpin – utamanya bermarga Surbakti – tetapi peperangan tersebut juga disokong oleh elemen-elemen Karo di luar Deli yang belum beragama Islam. Kedua, kerjasama dari berbagai suku bangsa, yaitu suku Melayu, suku Batak Karo, dan Suku Aceh Gayo. Ketiga, menentang perampasan tanah-tanah rakyat oleh pihak perkebunan milik Belanda. Keempat, mempertahankan tanah air terhadap ekspansi kolonial Belanda. Serta yang terakhir / kelima, membentuk popular front untuk pembebasan dimana Belanda sudah bercokol.*)

 

 

Sumber

Ajisaka, Arya. 2008. Mengenal Pahlawan Indonesia, Jakarta : Kawan Pustaka.

Hadi, Farid Mas. “Perjuangan Politik Datuk Badiuzzaman Surbakti dalam Perang Sunggal” Jurnal Dinamika Politik Vol. 1 No. 02, (Medan : Universitas Sumatera Utara, Oktober 2012), hlm. 23.

Muhammad Said. 1990.Koeli Kontrak Tempo Doeloe Dengan Derita dan Kemarahannya,  Cetakan ke II. Medan: PT. Harian Waspada.

Pelzer, Karl J. 1985 Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947. Jakarta: Sinar Harapan

Putro, Brahma. 1979. Karo  Dari Zaman ke Zaman;. Jilid 2. Ulih Saber: Medan.

Ratna, “Orang Karo  di Kerajaan Deli”. Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia. Jil. XIX No. 1 (Jakarta: LIPI, 1992).

Reid, Anthony. 1987. Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Jakarta: Sinar Harapan.

Sinar, Tengku Lukman,“Perang Besar dalam Kampung Keci: Riwayat Perjuangan Rakyat Sunggal”, Prisma, No. 8 (Jakarta: LP3ES, Agustus 1980), hlm. 11.

Sinar, Tengku Lukman. 1971. Sari Sejarah Serdang; Jilid II. Medan:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sinar, Tengku Lukman. 2009. Sejarah Medan Tempo Doeloe. Medan: Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Sudarmanto, J.B. 2007. Jejak-Jejak Pahlawan : Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia, Jakarta : Grasindo.

Suroyo, A.M Djuliati. 2012. Indonesia dalam Arus Sejarah; Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tamboen, P. 1953. Adat Istiadat Karo . Jakarta: Balai Pustaka.

 

*) NB : Tulisan ini adalah tanggung jawab tim penulis sepenuhnya, apabila ada kritik maupun saran dapat mengirimkan surat elektronik ke ggsejarah@gmail.com

 

 

Informasi Tim Penulis

Nofta Recha Putra,S.Pd., Mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, pengembang Blog Kesejarahan  https://mobilbuhuk.blogspot.com . Ia aktif menyumbangkan artikel kesejarahan ke media lokal, salah satunya ialah ke Sinar Sumatera Online.

 

Arafah Pramasto,S.Pd., Lulus menempuh pendidikan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya tahun 2016, sekarang aktif sebagai Freelance Writer, dan Kontributor Kesejarahan UC We-Media. Tulisannya telah dimuat di beberapa media lokal (cetak & online) seperti Tribun Sumsel, Beritapagi, Majalah Mata Madura, Ampera.co, Detik Sumsel, Sumsel News, dll.

Sapta Anugrah Ginting,S.Pd., Alumni S1 Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya tahun 2016, kini berprofesi sebagai Train Attendant / Pramugara Kereta Api Palembang-Lampung-Lubuklinggau, pengembang Blog Kesejarahan www.prosesss.blogspot.co.id serta kanal kesejarahan di Youtube bernama ‘Gerak Gerik Sejarah’.

Penulis : Sapta Anugrah Ginting,S.Pd
Editor : J. Simanjuntak
Refrensi :

Beri Tanggapan Anda

Baca juga

Mandailing Bukan Batak

Jokowi Resmikan Jalan Tol Medan – Sei Rampah

Populer Hari Ini